Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Hak Opsi dan Perlakuan Hak Pajak

Pengertian Hak Opsi

Pengertian Hak Opsi

Setiap kegiatan jasa persewaan gedung ataupun benda yang tidak bergerak akan dibebankan pajak pertambahan nilai sebagai kewajiban usaha dalam peminjaman aktiva untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan. 

Penyewa dapat melakukan perpanjangan dalam perjanjian sewa guna usaha dengan pemilik tanah atau bangunan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengertian  hak opsi. Sedangkan untuk penggunaan pada akhir periode dikenal dengan istilah Finance Leasing.

Beberapa poin yang harus dipertimbangkan untuk penerapannya diantaranya yaitu kriteria pemenuhan, jenis pelaksanaanya, dan akibat yang ditimbulkannya. Pasalnya semua komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah kewajiban pajak PPN ataupun PPh yang ditanggungkan kepada pihak penyewa untuk dibayarkan per tahunnya kepada Negara. 

Dalam pengertian hak opsi dengan ketentuan finance leasing, perlu diketahui bahwa kegiatan tersebut masuk ke dalam kriteria yang ditentukan di dalamnya. Seperti jumlah keseluruhan dari pembayaran yang dilakukan dalam sewa guna usaha pada masa pertama ditambahkan dengan sisa nilai barang modal.

Dengan ketentuan harus bisa menutup jumlah harga dari perolehan barang modal dan sebuah keuntungan lessor.  Kemudian, periode barang modal golongan 1 (satu) sekurang-kurangnya harus memenuhi kurun masa 2 tahun.

Sedangkan untuk golongan II,III, dan VII (tujuh)  minimal 3 (tiga) tahun termasuk di dalamnya kategori bangunan. Dengan demikian setiap ketentuan dari perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dengan penyewa telah memuat secara pasti tentang ketentuan opsi untuk lesee dengan jelas. 

Pelaksanaan berdasarkan pengertian  hak opsi dengan kondisi Lessee menggunakannya untuk melakukan pembelian barang modal. Ketentuannya bisa dilakukan ketika pelunasan telah dilakukan secara penuh.

Sedangkan untuk dasar penyusutan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah nilai dari sisa barang modal. Untuk kondisi perpanjangan waktu perjanjian harus menggunakan sisa nilai barang modal sebagai dasar penetapan piutang usaha.

Dari setiap keputusan tersebut memiliki akibat yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu, peralihan kepemilikan dan perlakuan atas hak perpajakan. Peralihan terjadi dari pihak lessor kepada pihak lessee. Untuk keadaan ini tidak ada pemotongan Pajak yang terjadi.

Ketentuannya yaitu tidak boleh melakukan penyusutan  atas barang modal dengan nilai sisa (residual value), pemenuhan hutang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan dengan pemenuhan kriteria Finance Leasing. 

Post a Comment for "Pengertian Hak Opsi dan Perlakuan Hak Pajak"