Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian PPh Pasal 23, Tarif, dan Cara Menghitungnya

Pengertian PPh Pasal 23, Tarif, dan Cara Menghitungnya

Pengertian PPh pasal 23

Pengertian PPh pasal 23, sesuai namanya, adalah pajak penghasilan yang dibebankan atas modal seseorang. Tidak hanya modal, penyerahan jasa dan juga hadiah serta penghargaan menjadi objek dari PPh pasal 23 ini.

Pihak yang menjadi subjek dari PPh 23 ini adalah para wajib pajak dalam negeri dan berbagai macam BUT (Badan Usaha Tetap). Walaupun PPh pasal 23 ini sering dicampuradukkan dengan PPh pasal 26, sebenarnya ada perbedaan mendasar di mana kedua pasal ini berbeda.

PPh pasal 23 menekankan penarikan pajak untuk wajib pajak dalam negeri serta BUT, sedangkan PPh pasal 26 memiliki subjek pajak yaitu wajib pajak luar negeri atau WNA. BUT sendiri tidak termasuk di dalam objek PPh pasal 26.

Tarif PPh Pasal 23

Lantas, berapa besar tarif PPh pasal 23? Ada nilai persentase yang ditetapkan untuk PPh pasal 23 ini, yaitu: 15% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk hadiah dan penghargaan, dividen, bunga, dan royalti.

Untuk objek pajak lain yang tidak disebutkan, PPh pasal 23 menetapkan pajak 2% dari nilai DPP. Jika tidak memiliki NPWP, besar persentase meningkat jadi dua kali lipat; yakni 30% dari DPP hadiah dan penghargaan, serta 4% untuk objek pajak PPh pasal 23 lainnya. 

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Setelah mengetahui pengertian PPh pasal 23, berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 23 secara singkatnya. Sebuah perusahaan PT A membagikan dividen kepada tiga perusahaan lain yang memegang kepemilikan saham, sebut saja PT Z, PT X, dan PT C.

Ketiganya memiliki NPWP dan masing-masing mendapatkan dividen sebesar Rp 400.000.000, Rp 150.000.000, dan Rp 100.000.000.

Dari nominal tersebut, setelah mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan PPh pasal 23, maka perusahaan-perusahaan penerima dividen tersebut wajib membayar PPh sebesar 15%.

Sehingga PT Z akan membayar PPh pasal 23 sebesar Rp60.000.000, PT X membayar sebesar Rp 22.500.000, dan PT C sebesar Rp 15.000.000.

Apabila perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya, tidak memiliki NPWP, maka nilai PPh pasal 23 atas dividen tersebut akan diduakalikan.

Persentase kepemilikan saham juga berperan dalam penghitungan menurut pengertian PPh pasal 23 ini. Pihak dengan kepemilikan modal lebih dari 25% bukan menjadi objek dari PPh pasal 23 ini, sehingga ada pasal lain yang mengaturnya.

Post a Comment for "Pengertian PPh Pasal 23, Tarif, dan Cara Menghitungnya"