Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian PPH Pasal 22 dan Informasi Terkait Pajak Ini

Pengertian PPH Pasal 22 dan Informasi Terkait Pajak Ini

Pengertian PPH Pasal 22

Pengertian PPH Pasal 22 harus diketahui oleh semua orang, terutama mereka yang mengelola perusahaan baik BUMN maupun swasta.

Segala sesuatu di Indonesia sangat terkait dengan pajak karena pajak inilah yang digunakan untuk memutar roda perekonomian dan menjalankan hal-hal terkait keuangan di sini.

Apa itu PPH pasal 22 atau yang sering juga disebut dengan PPH 22? Definisi dari PPH 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha atau perusahaan, baik yang berjenis perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD dll) atau perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta.

Jika perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatan produksi dan perdaganan di Indonesia, termasuk jenis ekspor, impor, atau impor ulang (re-impor), maka mereka wajib membayar PPH 22 tiap tahunnya.

Dasar Hukum

Sekarang pengertian PPH pasal 22 sudah diketahui, kini saatnya mencari tahu tentang hal-hal yang terkait dengan jenis pajak ini.

Pertama, undang-undang dasarnya. PPH 22 berlandaskan pada Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008. Di sini, dijelaskan jika pajak jenis ini dilakukan oleh satu pihak (pemerintah) terhadap sesuatu wajib pajak yang terkait dengan kegiatan perdagangan barang.

Lalu siapa saja yang berhak memungut PPH 22? Ada beberapa pihak yang bisa memungut pajak ini, biasanya sebesar 1,5%, dan di antaranya adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Yang Mengenakan PPh Pasal 22

Untuk wajib pajak dari PPH 22 ini, ada beberapa pihak yang disebut sebagai wajib pajak di sini. Di antaranya adalah badan usaha yang bergerak di industri pokok seperti industri farmasi, industri otomotif, industri kertas, dan industri semen.

Selain itu, pajak ini juga dikenakan pada pihak badan usaha yang bergerak di bidang importir dan bahan bakar minyak, termasuk juga usaha produksi gas dan pelumas.

Orang-orang yang berstatus sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan juga Agen Pemegang Merek (APM) untuk barang-barang yang beredar di Indonesia juga merupakan wajib pajak PPH 22.

Demikian pula importir kendaraan bermotor dan juga pedagang pengumpul barang dan jasa. Mereka wajib membayar PPH 22. Inilah beberapa hal yang wajib diketahui tentang pajak ini, termasuk pengertian PPH pasal 22.

Post a Comment for "Pengertian PPH Pasal 22 dan Informasi Terkait Pajak Ini"